Nama

Nama: Ilham Akbar Fitriyadi
NPM : 170210150016
UAS Praktik Diplomasi
Nomor 1
Suriah, sebelum terjebak dalam konflik yang dimotori oleh adanya gerakan insurgen yang menginginkan bergantinya rezim Al-Assad merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang cukup stabil dari segi keamanan dalam negerinya, Karena itu sebelum krisis mulai terjadi di dalam negeri Suriah sendiri, negara ini sempat dua kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Suriah selama masa-masa perang dingin dan juga pasca perang dingin, memainkan peranan sebagai security beacon di Timur Tengah sendiri. Posisinya yang cukup strategis dan dekat dengan wilayah konflik kepentingan Timur dan Barat menjadikan Suriah sebagai salah satu negara yang diincar untuk dijadikan kawan oleh Amerika Serikat maupun oleh Russia di sisi lain. Secara sejarah sendiri, tercatat bahwa Suriah memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pemerintah Rusia dari pada pemerintah Amerika Serikat. Terlihat dari kunjungan dari Presiden Suriah, baik pada masa pemerintahan Havez Al-Assad maupun pada masa kepemimpinan Basher Al-Assad yang menyulut konflik di dalam negeri Suriah, yang menuntut adanya sebuah reformasi sistem demokrasi di dalam badan pemerintah Suriah itu sendiri.
Suriah sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki basis militer dalam negeri yang cukup handal dan kuat dilihat dari sistem militernya yang menempatkan Presiden Suriah sebagai komandan tertinggi dari angkatan bersenjata Suriah, seperti halnya Indonesia. Kekuatan militer mereka sendiri cukup kuat dengan kekuatan sebesar 400.000 aparat militer di awal tahun 2000-an, dengan kondisi dalam negeri yang stabil dan juga total wilayah yang tidak terlalu luas, jumlah ini sangat cukup untuk mempertahankan posisi Suriah di kawasannya. Selain itu, adanya kebijakan wajib militer bagi lelaki Suriah yang sudah mencapai umur 18 tahun, menyebabkan jumlah dari angkatan perang Suriah juga cukup signifikan. Dengan kualitas persenjataan yang dianggap maju di Timur Tengah, Suriah dianggap sebagai polisi di wilayah Timur Tengah. Hal inilah yang menjadikan posisi Suriah cukup kuat untuk menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB sendiri pada tahun 2002-2003. Yang menarik adalah, proses pencalonan dari Suriah itu sendiri yang sangat mudah, karena citra Suriah di Asia Pasifik, terutama di Timur Tengah yang cukup baik pada masa itu.
Suriah merupakan salah satu negara yang banyak memiliki hubungan baik dengan banyak negara yang menjadi mitra dagang strategisnya, seperti halnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang memiliki basis kedutaan besar di Suriah selain negara-negara Timur Tengah dan Arab Maghrib. Hal ini membuktikan adanya bargaining power yang kuat dari Suriah di masa-masa kejayaannya sebelum perang saudara meletus di Suriah di sekitar tahun 2012, sebagai salah satu dampak merembetnya fenomena Arab Spring.
Sumber:
Danna, Nissim (2003). The Druze in the Middle East: Their Faith, Leadership, Identity and Status. Brighton: Sussex Academic Press.
Pike, J. (2013, Juni 30). Syria—Overview. Global Security. HYPERLINK "http://www.globalsecurity.org/military/world/syria/overview.htm" http://www.globalsecurity.org/military/world/syria/overview.htm
Stearns, P.N., Langer, W.L. (2001). The MIddle East: The Encyclopedia of World History. Boston: Houghton Mifflin Books.
UNSC (2004). UNSC Special Research Paper: Security Council Elections 2001. UNSC Reports.
Xinhua (2011, Mei 3). Syria reduces compulsary military service by three months. China Daily. HYPERLINK "https://web.archive.org/web/20110503190742/http://www.chinadaily.com.cn/xinhua/2011-03-20/content_2068776.html" https://web.archive.org/web/20110503190742/http://www.chinadaily.com.cn/xinhua/2011-03-20/content_2068776.html
Nomor 2
Suriah merupakan salah satu negara yang mewakili Asia Pasifik dalam DK PBB selama tahun 2002-2003 dan merupakan satu dari sedikit negara yang mendapat kesempatan untuk menjadi presiden dari DK PBB selama dua periode dalam masa keanggotaannya di DK PBB itu sendiri. Namun yang paling penting dalam proses kepemimpinan dari Suriah itu sendiri adalah pada masa kepresidenannya yang kedua di tahun 2003, di mana Suriah menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan peradilan bagi para penjahat perang dari Burundi dan juga masalah yang berkaitan dengan kelanjutan dari misi hibrida antara PBB dan juga ECOWAS untuk memberikan pendampingan kemanusiaan di Pantai Gading yang baru saja selesai menyelesaikan konflik internal yang terjadi di negaranya. Selain itu, Suriah juga berhasil menangani penyelesaian negosiasi dari Amerika Serikat dan PBB berkaitan dengan misi multinasional yang akan diterjunkan di Liberia pasca genjatan senjata yang terjadi di negara ini pada Juni 2003. Sebenarnya Suriah tidak merupakan negara yang memiliki rezim yang kuat di dalam negeri untuk menjadi anggota yang kuat di dalam DK PBB sendiri, namun karena posisi dari Dewan Keamanan PBB sendiri yang sedang pada posisi puncaknya pasca berakhirnya perang dingin, dan juga berakhirnya banyak konflik internal di berbagai negara rawan konflik di Asia, Afrika, dan juga Eropa Timur yang menyebabkan posisi dari negara-negara yang memiliki jabatan sebagai presiden dari DK PBB yang membuatnya menjadi negara-negara yang dianggap mampu memberikan solusi terhadap permasalahan stabilitas keamanan di masa-masa sulit pasca perang dingin dan berakhirnya ketegangan regional di berbagai kawasan itu sendiri.
Untuk kasus yang berkaitan dengan Burundi sendiri, pada dasarnya upaya Genosida yang terjadi di Burundi memiliki pola yang sama dengan apa yang terjadi di Rwanda, dengan masalah yang berkaitan dengan Rwanda sudah ditangani pada tahun 2001 dengan penerapan Kigali Principle, maka kasus dari Burundi ini sendiri diselesaikan ooleh DK PBB dengan menggunakan sistem yang sedikit berbeda, di mana pendampingan dan juga rekonsiliasi konflik yang diusulkan oleh Suriah dan diikuti oleh persetujuan dari anggota DK PBB lainnya adalah dengan membentuk sebuah Ad Hoc Advisory Group yang beranggotakan para ahli dan juga aktor-aktor yang dominan yang berasal dari Uni Afrika dan juga DK PBB itu sendiri. Dengan adanya sebuah sistem yang bersifat demikian, maka proses untuk rekonsiliasi dapat cepat terselesaikan. Dengan niatan baik yang diberikan oleh Burundi untuk ikut serta dalam upaya yang diusulkan dan didorong oleh Suriah dalam DK PBB, maka masalah ini berjalan dengan tidak menimbulkan adanya perpecahan yang lebih lanjut.
Berkaitan dengan Pantai Gading sendiri, DK PBB secara konsensus telah mengadopsi resolusi DK PBB nomor 1498 berkaitan dengan perpanjangan mandat kepada negara-negara ECOWAS untuk terus berpartisipasi dalam proses monitor dan juga pendampingan dari proses perdamaian dan keamanan di Pantai Gading dan juga menjamin implementasi dari pakta perdamaian yang ditandatangani oleh berbagai pihak yang bersengketa di Pantai Gading itu sendiri.
Untuk masalah yang berkaitan dengan Liberia sendiri, Suriah mengusulkan untuk dibuat sebuah misi yang bersifat multinasional untuk penanganan krisis di Suriah itu sendiri, dan diwujudkan dalam diadopsinya resolusi DK PBB nomor 1497 yang pada implementasinya melibatkan Amerika Serikat untuk membantu proses intervensi militer untuk percepatan proses rekonsiliasi konflik yang terjadi di Liberia itu sendiri.
Dalam ketiga kasus tersebut, Suriah memiliki kecenderungan menjadi negara yang aktif memberikan dukungan yang bersifat intervensi kepada negara-negara yang sedang berada dalam krisis. Mengingat di tahun 2002-2003, Suriah masih merupakan sebuah negara Arab yang stabil dan belum terlibat dalam konflik internal seperti saat ini, Suriah menunjukkan posisinya sebagai negara Arab yang kuat yang memiliki komitmen terhadap keamanan dan perdamaian internasional itu sendiri.
Sumber:
Spriggs, M., & Denoon, D. (2017). The Bougainville Crisis, 1991 update. Canberra, ACT: Dept. of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University.

Totten, S., & Parsons, W. S. (2008). Century of genocide: Critical essays and eyewitness accounts. Routledge.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

UNSC (2004) United Nations Security Council Annual Report 2002/2003. UNSC Reports.

UNSC (2004). Letter dated 21 November 2003 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations addressed to the President of the Security Council. Monthly Report of the President of the Security Council to the United Nations.
UNSC. (2003). United Nations Security Council Resolution Number 1509. UNSC Resource Document. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1509(2003)
Nomor 3
Dewan Keamanan tidak diragukan lagi organ paling kuat yang dimiliki oleh PBB, dilihat dari isu yang mereka tangani, juga dari kekuatan yang mereka miliki untuk melakukan intervensi terhadap sebuah negara dengan alasan isu keamanan dan juga perdamaian. Piagam PBB sendiri telah memberikannya tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan global dan keputusannya mengikat semua negara anggota. Namun, keseimbangan geografisnya yang terbatas yang dikombinasikan dengan lima kursi tetap eksklusif yang memiliki hak veto, membuat Dewan Keamanan kurang representatif daripada yang diinginkan oleh banyak negara anggota – suara ketidaksetujuan ini banyak disuarakan oleh para Middle Power dan juga para emerging power seperti halnya Jepang, Jerman, India, Brazil, dan negara-negara Afrika yang merasa tidak direpresentasikan oleh Dewan Keamanan PBB- dan mereka semakin menyerukan restrukturisasi DK PBB, hingga saat ini. Meskipun ada kesepakatan umum bahwa Dewan Keamanan perlu direformasi, ada ketidaksepakatan yang luas tentang bagaimana reformasi akan dilakukan, menjadikan isu reformasi DK PBB sangat kontroversial. Bagi banyak negara, reformasi Dewan Keamanan adalah masalah legitimasi dalam jangka waktu yang panjang. Ada banyak dampak yang diberikan oleh reformasi ini jika dilakukan.
Dari perspektif efisiensi, reformasi juga dipertanyakan. Apa yang telah dilakukan adalah, Dewan dicegah dari menangani isu-isu penting perdamaian dan keamanan oleh ancaman atau penggunaan veto. Dalam artian bahwa, dalam beberapa kasus veto tidak dapat dilakukan saat menyangkut isu yang berkaitan dengan kemanusiaan yang mana sejumlah besar masyarakat sipil menjadi korban dari sebuah rezim negara yang represif. Paul dan Nahory menegaskan bahwa 'lima atau enam anggota tetap baru dengan veto akan mengecualikan banyak hal lagi. Memang, sebelas permanen mungkin mengecualikan hampir semua topik dari agenda Dewan, membuat tindakan Dewan yang efektif hampir tidak mungkin '(2005). Sebagaimana dicatat Deen, veto kemungkinan akan menjadi penyebab meningkatnya ketegangan di tahun-tahun mendatang (2007).

Namun, bahkan jika anggota baru tidak permanen, pembesaran cenderung menghasilkan pengaturan yang lebih berat dan rumit. "Dengan lima belas anggota, Dewan sudah melewati batas luar rentang ukuran efisiensi untuk badan eksekutif dengan tanggung jawab yang begitu besar". Karena itu, ‘negosiasi sulit dilakukan’ dan ‘konsultasi dengan ibukota, perbedaan zona waktu, dan banyak bahasa menambah beban. Sepuluh atau sebelas anggota baru akan menciptakan lembaga yang canggung dan tidak efisien ;(Paul and Nahory, 2005). Akhirnya, tidak hanya reformasi yang berisiko membenamkan masalah-masalah yang ada dan menciptakan inefisiensi baru, mereka bahkan mungkin bukan rute yang efektif untuk representasi yang lebih baik. Lebih banyak anggota berarti lebih banyak kepentingan nasional; ;Anggota tersebut hanya lemah; mewakili ;wilayah atau tipe negara mereka (miskin, pulau, kecil, dll.), Karena tidak ada sistem akuntabilitas ;
Sehingga maka dati itu, dilihat dari berbagai aspek tersebut, reformasi dari DK PBB merupakan sebuah keinginan dari banyak negara yang menganggap diri mereka sebagai negara yang cakap dalam menangani masalah-masalah keamanan dalam sistem global, namun posisi mereka itu tidak serta merta berdasarkan standar rasionalisme, karena pada dasarnya reformasi dari DK PBB sendiri akan membawa sebuah kesulitan baru dari berbagai sisi masyarakat itu sendiri. Masalah efektivitas, dan juga ketidakinginan dari negara-negara P5 untuk beranjak dari status quo nya lah yang menyebabkan proses ini menjadi mandek dan sulit menemukan jalan keluar yang bersifat efisien.
Sumber:
Groves, Adam (2008). The Failure of Reform: Crises at the UNSC?. E-IR Students. HYPERLINK ;http://www.e-ir.info/2008/02/28/the-failure-of-reform-crisis-at-the-unsc/; http://www.e-ir.info/2008/02/28/the-failure-of-reform-crisis-at-the-unsc/
Mingst, K. A., ; Karns, M. P. (2016). The United Nations in the 21st century. Westview press
Paul, James and Céline Nahory (2005) ‘Theses towards a Democratic Reform of the UN Security Council’, Global Policy Forum, July 13, http://globalpolicy.igc.org/security/reform/2005/0713theses.htm
Schrijver, Nico (2007) ‘Reforming the UN Security Council in Pursuance of Collective Security’, Journal of Conflict ; Security Law, Vol. 12, No. 1, pp.127–138
Weiss, T. G. (2003). The illusion of UN Security Council reform. Washington Quarterly, 26(4), 147-161.