Keempat fungsi akunting

Keempat fungsi akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Sedangkan tujuan evaluasi mencakup kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Bentuk atau output kebijakan berupa peraturan, ketentuan, ketetapan.
Subarsono dalam Tilaar dan Nugroho mengemukakan beberapa tujuan dilaksanakannya evaluasi. Pertama, menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan dan membandingkan derajat pencapaiannya dengan sasaran kebijakan. Kedua, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan antara pencapaian dan target. Ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kebijakan. Keempat, mengukur tingkat outcome suatu kebijakan dalam hal besar, kualitas atau satuan ukuran lain. Kelima, mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Keenam, sebagai feedback, bahan masukan dan dasar penetapan kebijakan yang akan datang yang lebih baik.
Tujuan utama suatu evaluasi kebijakan pada pokoknya adalah untuk mengetahui tingkat appropriasi (perlu), adekuasi (memadai), efisiensi (daya guna), efektivitas (hasil guna) suatu kebijakan manajemen dan sistem pelaksanaannya. Sehingga dapat diketahui dampak yang diharapkan (intended impacts) dan yang tidak diharapkan (unintended impacts).
Selanjutnya tujuan evaluasi dapat dirinci sebagai berikut: (1) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; (2) mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan; (3) mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan; (4) mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif; (5) untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; (6) sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.
Jadi, evaluasi implementasi kebijakan adalah sebuah analisis yang meneliti tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Apakah terdapat konsistensi atau inkonsistensi dalam pelaksanaannya di lapangan. Atau dengan kata lain, evaluasi implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memprediksi impact (dampak) dari pelaksanaan kebijakan.
Evaluasi adalah upaya sistematis, berkelanjutan, mengumpulkan, dan memproses informasi untuk menghasilkan kesimpulan tentang nilai dan manfaat suatu objek yang hasilnya akan memberi kontribusi dalam memperbaharui semua komponen organisasi, membantu proses pengembangan, implementasi, dan perbaikan organisasi ke arah yang lebih baik. Sedangkan evaluasi dalam konteks kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai dan terdiri dari dua aspek yakni evaluasi kebijakan dan kandungan programnya dan evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program.
Sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses pengumpulan data atau informasi ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan. Dengan demikian evaluasi implementasi kebijakan adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan program dengan cara mengetahui efektivitas suatu kebijakan program dengan cara mengetahui masing-masing komponennya guna pengambilan keputusan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akan dapat ditentukan langkah-langkah yang akan diambil, apakah implementasi kebijakan bisa dilanjutkan, diubah, atau diakhiri.

2. Konsep Implementasi Kebijakan
Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut public policy. Dalam wiikipedia mendefinisikan kebijakan publik sebagai “….a course of action or inaction chosen by public authorities to address a problem. Public policy is expressed in the body of laws, regulations, decisions and actions of government. Policy analysis may be used to formulate public policy and to evaluate its effectiveness..” (en.wikipedia.org). Wiikipedia, kebijakan publik didefinisikan sebagai “…sebuah tindakan atau kelambanan yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi suatu masalah. Kebijakan publik dinyatakan dalam badan hukum, peraturan, keputusan, dan tindakan pemerintah. Analisis kebijakan dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan publik serta mengevaluasi keefektifannya..”
Dalam bahasa inggris kebijakan disebut “policy” merupakan kata benda, memiliki tiga makna sesuai penggunaannya. Policy are: (1) Plan of action, statement of aims and ideals, especially one made by a government, political party, business company, etc. (2) Wise, sensible conduct, art government. (3) Written statement of the terms of a contract of insurance.
Kebijakan adalah: (1) Rencana tindakan, pernyataan maksud dan ide khususnya sesuatu yang dibuat oleh pemerintah, partai politik, perusahaan bisnis, dan sebagainya. (2) Kebijaksanaan, pelaksanaan yang arif; seni memerintah. (3) Pernyataan tertulis tentang jaminan isi kontrak. .
Pengertian dari kebijakan (policy), Jones (dalam Abdul Wahab, 2005:3) merumuskan kebijakan sebagai “a standing decision characterized by behavioral consistency and revetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it.” Suatu keputusan tetap yang bercirikan konsistensi perilaku dan pengulangan baik pihak yang membuatnya maupun yang mematuhi/menjalankannya. Kebijakan mengandung konsepsi dan asas, secara garis besar dapat menjadi dasar perencanaan tindakan dan kegiatan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maupun non pemerintahan
Dalam menentukan suatu kebijakan, setiap tahapan dapat berubah menjadi tahapan lain melalui prosedur metodologi tertentu, salah satu penyebabnya adalah proses yang terjadi bersifat simultan. Karenanya akan menjadi sulit untuk membakukan definisi sebuah konsep kebijakan, disebabkan perbedaan dan dinamika faktor waktu dalam menentukan suatu kebijakan. Adapun teori mengenai kebijakan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, hal ini tergantung kepada kepentingan yang melatar belakangi pengertian kebijakan tersebut. Dapat dipandang dari sudut kepentingan politik, ekonomi, budaya atau bidang lain, di dalamnya terdapat input, proses, dan output (hasil), atau dapat dikatakan dari masalah, ke proses pemecahan masalah dan hasil dari proses tersebut yang merupakan feedback untuk kegiatan evaluasi atau monitoring. Teori tersebut merupakan suatu sistem sosial mengenai perilaku dalam lingkup kebijakan publik. Proposisi ini merefleksikan kognisi dari pembuatan kebijakan, sikap dan perilaku terhadap target kelompok, dimana kebijakan berdampak. Selain itu merupakan pernyataan bahwa yang diasumsikan oleh kebijakan tersebut mengandung kebenaran.
Penelitian kebijakan adalah penelitian ilmu sosial terapan yang pelaksanaannya mengikuti kaedah umum yang berlaku dalam penelitian. Artinya, tidak ada kekhususan metodologi untuk masing-masing jenis penelitian. Dan bisa dikatakan bahwasan standar orientasi dalam penelitian kebijakan adalah sama halnya dengan penelitian evaluasi umumnya.
Muhajir dalam Nugroho mengemukakan pemikirannya, antara penelitian kebijakan, analisis kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dikatakan antara lain:
“Desain penelitian kebijakan merentang dari policy research, dan action research; evaluation research, mencakup policy evaluation dan research of program planning. Teknik analisis kebijakan merentang dari ragam teknis pengamanan sampai ragam analisis kepentingan publik. Analisis kebijakan mencakup analisis untuk pengamanan, analisis proyeksi, dan teknik proyeksi. Policy reserch muncul dari adanya keterbatasan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Keterbatasan dana, lebih luas lagi menjadi keterbatasan resource. Dengan percepatan pertumbuhan penduduk dan percepatan keasadran kualitas hidup, tema mengatasi keterbatasan tersebut menjadi politic of scarcity, politik mengatasi kelangkaan (Muhadjir, 2004, 112-113).”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

An Majchrzak (1984) dalam Danim (2005) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatis.
Penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Evaluasi kebijakan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bertujuan menilai manfaat suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan baru dapat dilakukan setelah suatu kebijakan