ABSTRAK

ABSTRAK : Hilma
Pendahuluan
-Latar belakang : Hilma
-permasalahan : Hilma
Isi
-operasional : farrell
-teori : haykal
-analisis :farrell
Kesimpulan
-jawaban permasalahan: haykal
-rekomendasi: haykal
Daftar Pustaka dan hasil cek plagiat : haykal
Compile dan Print : Hilma

TUGAS PAPER HUKUM EKONOMI ISLAM : KARTU KREDIT

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Disusun Oleh :
Hilma Primanugraha (1506748682)
Muhammad Haykal (1706024381)
Mahira Farrell Thirafi Adam (170671812)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK, 2018
Abstrak

Kemudahan selalu dicari dan diusahakan, baik dalam memenuhi kebutuhan atau menghindari kerugian, sejak dahulu manusia selalu bergumul dengan dinamika kehidupan untuk mencari kemudahan-kemudahan yang mengantar mereka kepada kebahagiaan

Demikian juga dalam permasalahan muamalah dicari kemudahan-kemudahan baik dalam penjualan, pemasaran hingga pembayaran. Kebutuhan kepada kredit dan kesulitan membawa sejumlah besar uang dengan berbagai resiko keamanan dan ketidaknyamanan membuat manusia berkreasi membuat kartu yang berfungsi seperti uang dalam pembayaran. Sehingga bermunculanlah berbagai jenis kartu dari kartu ATM hingga kartu kredit dengan beragam jenis nama dan pihak penyedianya.

Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak card holder (pemegang kartu) mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari pedagang/penjual, dan sebaliknya pedagang/penjual mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dengan apa yang dipesan oleh card holder dan berhak untuk menerima pembayaran. Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan. Kegiatan itu juga tidak terlepas dari pembebanan pajak sebagai kewajiban masyarakat untuk membebankan pajak pada setiap transaksi atau fasilitas atau biaya yang harus dibayar atas penggunaan fasilitas atau kepemilikan suatu barang

Melihat perkembangannya yang demikian pesat dan merata, maka kita perlu mengenal hukum kartu kredit dalam perspektif islam dari sisi kebolehan dan larangannya.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam mewajibkan para penguasa dan pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (Hayatan Thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (Ukhuwah), keadilan sosio- ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah sebagai khalifah sekaligus sebagai hambanya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan material spiritual telah dipenuhi. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka, apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki.

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument penting dalam system ekonomi modern. Tidak satupun Negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al- Qur’an dan Sunnah. Dengan situasi semacam itu umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik, disatu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan mengahindari atau paling tidak membatasi keterlibatan dengan bank. Untuk mengatasi dilema ini ekonom muslim menawarkan konsep perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu system perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau system profit and loss sharing (PLS)

Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait. Bank Syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi:
a. Prinsip titipan atau simpanan (depository/wadi’ah),
b. System bagi hasil (profit sharing)
c. System jual beli dengan margin keuntungan (sale and purchase)
d. System sewa (operational lease and financial lease)
e. System jasa (fee-based serviced)
Kelima prinsip ini didasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam fiqhi muamalah sehingga diyakini sesuai dengan syariah.

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa beberapa tahun belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam. Mereka telah membangun model-model teori yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Disamping itu, para praktisi perbankan muslim juga telah memberikan kontribusi berharga dalam membangun system perbankan yang bebas bunga.

Bank, baik Bank sentral maupun Bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan di setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan Pemerintah atau Swasta, maupun perorangan dalam menyimpan data-datanya. Melalui perkreditan dan berbagai jasa yang ditawarkan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Salah satu kemajuan perkembangan dunia perbankan adalah terciptanya alat pembayaran berupa kartu kredit. Kartu kredit atau Credit Card adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Dalam perjalanannya, penggunaan uang juga mengalami berbagai hambatan, terutama jika penggunaannya dalam jumlah besar. Hambatan yang pertama adalah resiko membawa uang tunai terutama dalam jumlah besar. Disamping resiko membutuhkan tempat, juga resiko keamanan, seperti kehilangan dan perampokan. Kemudian resiko lain adalah resiko rusak dengan berbagai sebab. Oleh karena itu dicarilah sarana pengganti uang tunai sebagai sarana pembayaran yang dapat meminimalkan segala resiko diatas dengan tidak menggunakan fungsi uang itu sendiri.

Resiko kredit merupakan resiko yang paling serius bagi setiap lembaga keuangan. Resiko ini muncul dari ketidak mampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Resiko kredit yang terus berlanjut, tidak hanya menimbulkan kesulitan likuiditas, tetapi juga bisa menurunkan kualitas asset yang dimiliki oleh pihak bank

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas mengenai kartu kredit, maka untuk mendapatkan pembahasan yang lebih terarah maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah metode penggunaan Kartu Kredit sebagai alat transaksi pada Bank Syariah?
Bagaimanakah implikasi kartu kredit, khususnya dengan perspektif hukum ekonomi islam dalam kehidupan bermasyarakat?

BAB II
ISI
2.1 Operasional Kartu Kredit

Pada era modern uang tunai secara perlahan mulai ditinggalkan karena adanya resiko yang timbul dan harus dihadapi antara lain resiko kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai mengalami penurunan karena ditemukannya inovasi seperti kartu kredit. Kini "Kartu plastik" atau yang lebih dikenal dengan nama "kartu kredit" (credit card) atau "uang plastik" secara perlahan mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Kartu Kredit merupakan sebuah kartu sebagai pengganti fisik dari uang, sebagai alat tukar untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam aspek kegiatan ekonomi terutama dalam proses jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu kartu kredit digunakan untuk berbagai keperluan di luar kegiatan jual beli, sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Resiko yang timbul akibat kegiatan multi fungsi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dalam kegiatan ekonomi dapat ditanggulangani dengan prosedur-prosedur khusus sebelum memiliki dan saat menggunakan kartu kredit.

Adapun prosedur untuk mendapatkan kartu kredit, antara lain:
Dari sisi pemegang Calon pemegang diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
– KTP
– Keterangan gaji dan masa kerja dari perusahaan tempat pemohon bekerja.

Dari sisi penerbit
– Memeriksa keaslian KTP
– Melakukan crosschecking kepada penerbit lain apabila pemohon mempunyai kartu kredit lain
– Meneliti data rekening dan keterangan gaji yang ada untuk menetapkan apakah pemohon layak diberikan kartu kredit
Pemanfaatan kartu kredit dewasa ini sudah bukan hanya sekedar sebagai alat pembayaran semata, namun juga sudah merupakan prestise serta kebanggaan tersendiri bagi pemegangnya jika dilihat dari sudut psikologis yang ada pada masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang baik di kalangan menengah maupun menegah ke atas, oleh karena menunjukkan pemegang kartu kredit sebagai orang yang melek terhadap perkembangan zaman. Perkembangan peminat kartu kredit membuat bank saling berlomba menawarkan fasilitas yang menggiurkan. Hal mana dapat menimbulkan suasana kompetitif antar Bank dalam menawarkan dan mengunggulkan kartu kredit masing-masing.

Adapun jenis-jenis kartu kredit dapat digolongkan berdasarkan fungsi dan wilayah berlakunya.

a. Berdasarkan Fungsinya
1. Credit Card
Kartu kredit atau credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan.

2. Charge Card
Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000,00, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu maka jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh issuer.

3. Debit Card
Debit Card berbeda dengan kedua kartu plastik yang telah disebutkan di atas. Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit(mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual (merchant) sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola). Mekanisme pembayaran dengan debit card yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemegang kartu menyerahkan kartu debitnya pada kasir di counter penjualan (at the point of sales). Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang online dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan langsung terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar jumlah nilai transaksinya dengan mengkredit rekening merchant. Seperti halnya dengan kartu kredit, jenis kartu debit ini dapat digunakan pula untuk menarik uang tunai baik melalui counter bank maupun melalui mesin kas otomatis atau ATM yang berfungsi sebagai cash card.

4. Cash Card
Cash Card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat- tempat strategis, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu, pemegang cash card salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya. Jadi berbeda dengan tiga kartu plastik yang telah dijelaskan terdahulu, cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan credit card, debit card, atau charge card. Penerbitan kartu khusus untuk tujuan penarikan uang tunai dari bank ini pada dasarnya hanya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah yang sebelumnya telah memiliki simpanan di bank yang bersangkutan. Beberapa bank telah memberikan pelayanan ATM 24 jam. Bank biasanya menentukan limit uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM misalnya, secara harian atau mingguan. Tergantung bagaimana perjanjian bank dengan nasabah pemegang kartu. Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut pemegang kartu diberikan nomor identifikasi pribadi (personal identification number) PIN dan untuk demi keamanan, pemegang kartu harus menjaga kerahasiaan PIN tersebut. Kartu ini memungkinkan pemegangnya menarik uang tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank, cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan PIN melalui tombol-tombol pada keyboard ATM. Di samping pelayanan penarikan uang tunai, maka cash card dengan melalui ATM beberapa fungsi bank dapat pula dilakukan antara lain meminta informasi saldo rekening. Informasi tersebut lengkap dengan tanggal- tanggal mutasi debit-kredit bisa dilihat langsung melalui monitor atau atas instruksi, informasi tersebut dapat langsung di-print out. Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, pemegang kartu dapat pula melakukan transfer antar rekening secara global dengan electronic fund transfer, EFT. Cash card saat ini di Jakarta telah banyak dikeluarkan oleh bank yang telah memiliki fasilitas ATM. Semakin banyak jumlah dan luas jaringan on line ATM ini akan semakin memudahkan pelayanan nasabah. Misalnya seorang nasabah pemegang cash card yang memiliki rekening tabungan di suatu Bank di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan menggunakan cash card, pemegang kartu tersebut dapat melakukan penarikan langsung uang tunai mellalui ATM di Ujung Pandang atau kota-kota lain di mana memungkinkan penggunaan kartunya pada ATM bank yang bersangkutan.

5. Check Guarante Card
Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM.

b. Berdasarkan Wilayah Berlakunya
Dilihat dari wilayah berlakunya, kartu plastik ini dapat dibedakan antara kartu plastik yang berlaku secara domestik (lokal) dan Internasional.

1. Kartu Plastik Lokal
Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Dengan semakin pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer dan perusahaan jasa penerbit kartu plastik sendiri (umumnya charge card) guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya, misalnya Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card.

2. Kartu Plastik Internasional
Kartu Plastik Internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran Internasioanl. Pasar kartu kredit internasional dewasa ini didominasi oleh dua merek kartu yang telah memiliki jaringan antar benua, yaitu Visa dan Master Card. Kedua merek kartu tersebut masing-masing telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota. Pemegang kedua kartu tersebut lebih dari separuhnya dipegang oleh penduduk Amerika Serikat. Selebihnya Jepang, Inggris, Kanada, dan sebagian kecil negara-negara lainnya. Kartu kredit Internasional yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi di berbagai tempat di dunia adalah sebagai berikut:
a. Visa
Visa adalah kartu kredit Internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa International. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi dari Visa Internasional dengan sistem franchise.

a. Master Card
Kartu kredit ini dimiliki oleh Master Card Internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Master Card International.

b. Dinners Club
Diners Club dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiary atau dengan cara franchise.

c. American Express
Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Related Services Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan subsidiary. American Express ini pada prinsipnya adalah charge card namun dapat memberikan fasilitas credit line kepada pemegang kartu.

Dari berbagai macam kartu kredit yang diterbitkan oleh pengelola kartu kredit di Indonesia, terdapat ciri-ciri umum yang sama antar satu dengan yang lain, yaitu:
a. Tampak Muka :
1) Nomor kartu;
2) Masa berlaku;
3) Nama pemegang kartu;
4) Logo dan nama dari bank penerbit;
5) Nomor identifikasi dari bank penerbit;
6) Hologram (gambar tiga dimensi) khususnya untuk: Master Card, Visa, Astra Card, BCA Card.

b. Tampak Belakang
1) Signature Panel (Panel tanda tangan);
2) Magnetic Stripe;
3) Debosing number (nomor yang dicetak tenggelam) yang sama dengan tercetak di depan.

Ciri-ciri tersebut di atas bukanlah merupakan ciri-ciri yang hanya terdapat pada kartu kredit, karena sebagaian dari ciri-ciri tersebut dapat ditemukan pada beberapa macam kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lain, misalnya: kartu ATM, Discount Card, dan lain-lain. Namun karena penggunaan kartu kredit didasarkan perjanjian antara pihak- pihak terkait, maka yang membedakan kartu kredit dengan kartu lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adalah bahwa hanya pemegang kartu kredit yang akan memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan perjanjian dimaksud.

Dalam industri kartu kredit, adapun pihak-pihak yang terkait di dalamya, antara lain:
a. Issuer Card, merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus menerbitkan kartu kredit hams terlebih dahulu memperoleh ijin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia. Issuer Card disebut sebagai Penerbit.

b. Acquirer, adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang (merchant) dan menagih kepada pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang. Acquirer juga sering disebut dengan istilah Pengelola.

c. Cardholder/Cardmember/Pemegang Kartu, adalah seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegangkartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

d. Merchant/Pedagang, adalah pedagang ayang telah ditunjuk /disetujui oleh pihak Pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan Pemegang Kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai.

Istilah kartu kredit yang tepat dalam bahasa Arab adalah Bithaqah al-Iqradh, karena istilah itu menunjukkan kesesuaian terhadap hakekat kartu kredit tesebut, yang membedakannya dari jenis kartu lain dari aspek persyaratan dan pelunasan pinjaman yang dibangun berdasarkan hukum syari’i.

Dari sisi ekonomi untuk menunjukkan hakikat dan karakternya, kata bithaqah alI’timan diartikan sebagai:
“kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, yang memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu-kartu tersebut, merchant (penjual) memberikan barang dan jasa dan memberikan faktur (sales draft) yang ditandatangani oleh nasabah tersebut kepada bank issuer, lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait.”

Dari defenisi tersebut terlihat dengan jelas bahwa hakikat kartu kredit berkaitan dengan utang yang dalam bahasa Arab disebut al-qardh, bukan al-i’timan yang artinya kepercayaan. Pengertian Kartu Kredit Syariah yang di Indonesia dikenal dengan istilah “Syariah Charge Card” tidak jauh berbeda dengan pengertian kartu kredit yang telah dikemukakan di atas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 42/DSN- MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card dikemukakan : Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan alat-alat transaksi pada Bank Syariah sudah sangat efektif. Khususnya dalam bidang kartu kredit iB Hasanah Cardlah kartu kredit syariah pertama yang diterbitkan di Indonesia dibawah naungan Bank BNI Syariah. Untuk memperoleh iB Hasanah Card diperlukan analisis yang sangat ketat untuk menghindari resiko yang ditimbulkan dari penggunaan kartu kredit syariah. Berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh iB Hasanah Card, diantaranya rasa aman untuk tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak, penarikan tunai di berbagai ATM yang berlogo MasterCard, dan pembelian tunai di berbagai merchant yang bertanda MasterCard. iB Hasanah Card adalah kartu kredit yang sesuai dengan tuntutan syariah yang mempunyai biaya ringan dan diterima diseluruh dunia.

2.2. Teori Kartu Kredit

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam bukanlah dari segi fungsi Lembaga tersebut melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan. Di sini disadari bahwa kegiatan usaha yang diinspirasikan oleh sistem ekonomi kapitalis adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfatkannya melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masayarakat dengan tambahan berupa bunga. Konsep usaha yang mudah dengan janji keuntungan yang berlipat ganda tanpa menanggung resiko rugi tentu bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Mengenai teori kartu kredit dapat dikaitkan dengan teori ekonomi islam yakni, teori maslahah Imam Ghazali merupakan teori yang berasal dari pemikiran Islam, di mana Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu-individu sehingga perlindungan itu memiliki manfaat bagi individu-individu tersebut, terutama dalam hal memperoleh manfaat di dunia dan akhirat. Kata maslahah berasal dari kata “shalaha” dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk atau rusak. Ia merupakan mashdar dari kata “shalah” yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah “al-muhaa fadzotu ‘ala maqsudissyar’i” yang diartikan dengan “memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. Sehingga dalam maslahah itu terdapat dua bagian yang serangkai yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak kemudharatan Djazuli menyebutkan apabila berkumpul antara maslahah dan kemudharatan, maka yang harus dipilih yang maslahah-nya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak kemudharatan lebih utama dari meraih maslahah, sebab menolak mudharat sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah “daf’ud dharari aula min jalbin naf’i” yang artinya menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.

Ukuran lebih konkrit dari maslahah ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam al-mustashfa, Syatibi dalam al-munafaqat, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dalam al-‘alaqah al-dauliyah fi al-Islam, dan Abdul Wahab Khalaf dalam mashadir al-tasyri’ fi ma la nashsha fih, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:
a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth’i baik wurud maupun dalalah-nya.

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat. Islam sangat memperhatikan secara detail kehidupan individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama (hifdz ad-din) sebagai manifestasi akhirat yang menghubungkan manusia dengan sang Khaliq, jiwa (hifdz an-nafs) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal (hifdz al-‘aql) demi tercapainya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan (hifdz an-nasl) sebagai wujud ekspansi manusia-manusia yang bermoral, dan harta (hifdz al-maal) beserta semua yang dimilikinya. Kemudian hal ini disebut sebagai al-kulliyyat al-khams atau adh-dharurat al-khams. Konsekuensi dari lima inti tersebut ialah perlu menjaganya dan mengagungkannya serta mengharamkan penganiayaan terhadapnya dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Landasan Ghazali terkait dengan konsep ekonomi yang sering digunakannya sebagai argumentasi ialah bersumber dari Al-Quran dan Hadis yaitu
(a) Al-Quran, yaitu terdapat pada Q.S. an-Naba ayat 11, Q.S. al-A’raf ayat 10, Q.S. al-Baqarah ayat 198, Q.S. al-Muzammil ayat 30, dan Q.S. al- Jumu’ah ayat 10. Ayat-ayat ini digunakan oleh Al-Ghazali untuk menjelaskan bahwa berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (kasbu al-rizki) adalah perintah agama dan sesuai dengan perintah Tuhan;
(b) Hadis, yaitu:
1) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah ra Rasulullah bersabda: “Sungguh salah seorang di antara kamu mengambil talinya lalu ia mencari kayu di punggungnya adalah lebih baik dari pada ia datang kepada seorang yang diberi Allah SWT rizki lalu ia minta kepada-Nya diberi atau tidak”.

2) Rasulullah SAW suatu ketika ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang terbaik”, maka jawabannya: “Pekerjaan yang terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik. (HR. Ahmad)
3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari rifa’i bik Khodij, Rasulullah SAW bersabda: “Sehalal-halal apa yang dimakan oleh seorang laki-laki dari usahanya dan setiap jual beli yang baik”.

4) Pada suatu hari Nabi SAW duduk bersama sahabatnya, mereka melihat seorang pemuda yang mempunyai kekuatan di mana ia pagi-pagi sekali bekerja, maka para sahabat berkata, “sayang pemuda ini, seandainya tenaga dan kekuatannya untuk di jalan Allah”, maka Rasulullah berkata: “Janganlah kamu berkata begitu, karena ia berusaha untuk dirinya agar tidak meminta-minta”, maka ia dijawab Allah SWT, “Dan jika ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang lemah atau keturunan yang lemah, agar mereka berkecukupan maka ia juga berada di jalan Allah SWT, dan jika ia bekerja berbangga-bangga diri maka ia berada di jalan setan”.

Esensi hadis tersebut menyampaikan bahwa manusia dituntut untuk melakukan usaha dalam setiap sebuah pencapaian dan usaha tersebut harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap orang yang mau melakukan usaha dengan bekerja keras demi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

Bank syariah mengeluarkan produk kartu kredit syariah. Adapun akad yang digunakan adalah akad ijaroh, qard dan kafalah. Akad ijaroh atau disebut sewa, dengan menggunakan akad ini, nasabah dikenakan charge sewa penggunaan jasa kartu pembiayaan syariah atau sering disebut dengan wakalah bil ujroh. Bank syariah menjadi wakil pembayaran dan mendapatkan fee atas perwakilan tersebut. Pemberian fee tersebut dapat dikenakan atas dasar keikutsertaan member kartu pada nasabah
Akad Qard atau pinjaman, Qardul Hasan yaitu pinjaman yang baik. Disebut pinjaman yang baik karena pinjaman tersebut tidak diberikan bunga atau imbalan. Bank syariah ketika memberikan fasilitas pinjaman dalam kartu pembiayaan berlaku sebagai pemberi jaminan. Akad kafalah atau saling menanggung. Bank penerbit kartu pembiayaan adalah penjamin atau kafil atas pemberian kafalah tersebut, bank syariah dapat memberikan fee atas jasa tanggungannya. Kartu pembiayaan syariah memiliki keistimewaan lebih bila dibandingkan dengan dengan kartu kredit konvensional, seperti penggunaanya untuk sector produktif, bukan konsumtif. Nasabah pemegang kartu pembiayaan syarah juga dapat membayar Zakat, infak dan shodakoh secara otomatis (autodebet) jika nasabah inginkan.

1.3 Analisa Hukum Kartu Kredit

Akad dengan kartu yang dikeluarkan oleh bank dengan berbagai jenis dan penggunannya merupakan hal baru dalam fiqhi Islam. Dengan banyaknya pelaku akad, hubungan, ragam dan jenis kartu yang digunakan rasanya sulit untuk memasukkan akad ini dalam kategori muamalah yang ada dalam fiqhi Islam.

Apabila akad kredit card diposisikan dalam salah satu akad, seperti hiwalah, ju’alah, wakalah, atau kafalah, maka di satu sisi ia akan merugikan satu pihak dan di sisi lain tidak memberikan kenyamanan bagi pemegang credit card, karena tidak mungkin satu hal yang kompleks, menyeluruh, dengan banyak pelaku, berbagai kesepakatan dan tujuan hanya dituangkan dalam satu akad dengan format dan bentuk yang tertentu.

Apabila dilihat dari sisi syar’I, akad antara kreditor dan pemegang kartu adalah akad utang piutang atau al-qardh. Kreditor sebagai pemberi utang atau muqridh, pemegang kartu adalah orang yang menerima utang atau muqtaridh. Sedangkan akad antara kreditor dan pedagang barang/jasa (merchant) adalah akad kafalah (jaminan). Kreditor adalah pihak yang menjamin atau al-kafil, sedangkan pedagang barang/jasa adalah orang yang kepentingannya dijamin atau makful lahu, dan pemegang kartu adalah orang yang memiliki beban utang atau al-mudin. Akad antara pedagang barang atau merchant dan pemegang kartu adalah akad jual beli atau ijarah. Pedagang barang/jasa adalah penjual/ orang yang menyewakan sedangkan pemegang kartu adalah pembeli/penyewa.

Apabila mekanisme proses jual beli dengan kartu tersebut disoroti dari sisi hukum Islam, maka tampak tidak ada proses akad yang bertentangan dengan ketentuan syariah kecuali masalah bunga yang dibayar oleh card holder kepada issuer bank, akibat kredit yang diberikannya kepada card holder. Dalam hukum Islam, bunga kecil atau besar tetap dilarang karena termasuk riba. Dengan demikian, transaksi dengan kartu kredit yang di dalamnya terdapat unsur bunga (riba) hukumnya jelas tidak diperbolehkan. Sebaliknya transaksi dengan kartu yang di dalamnya tidak ada unsur bunga (riba) hukumnya diperbolehkan.

Adapun kegunaan dari Syariah Charge Card adalah sebagai berikut:
a. Sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu
b. Sebagai alat untuk penarikan uang tunai dari tempat-tempat yang ditentukan oleh penerbit kartu.

Akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah:
a. Akad Kafalah Dalam akad Kafalah ini, bank syariah sebagai penerbit kartu kredit akan bertindak selaku penjamin bagi nasabahnya terhadap pedagang (merchant) yang melakukan transaksi dengan nasabah. Bank syariah akan menjamin semua kewajiban pembayaran dari nasabahnya yang membeli barang atau menerima jasa dari pedagang yang bersangkutan. Karena bank syariah telah bertindak selaku penjamin, bank syariah berhak menagih iuran bulanan (membership fee).

b. Akad Qardh Bank Syariah berperan selaku pemberi pinjaman kepada nasabahnya atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah tersebut. Jadi, dalam suatu transaksi kartu kredit, terkadang nasabah diberi fasilitas untuk menarik dana secara tunai dengan menggunakan kartu kreditnya; walaupun nasabah tidak memiliki simpanan dalam bentuk uang tunai dalam rekening kartu kredit tersebut. Namun, bank syariah memberikan dana talangan kepada nasabah, yang nantinya harus dikembalikan lagi oleh nasabah bersangkutan. Atas pelayanan Qardh, bank berhak mengenakan biaya administrasi yang besarnya tidak boleh didasarkan atas jumlah pinjaman, tetapi biaya riil yang dikeluarkan bank.

c. Akad Ijarah Bank syariah berperan selaku penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu kredit. Atas ijarah tersebut, nasabah dari bank syariah yang bersangkutan dikenai angsuran tahunan (annual membership fee).

d. Akad wakalah 1adalah akad pemberian kuasa. Jadi, pada saat terjadi akad antara pemegang kartu dan penerbit kartu (bank), nasabah pemegang kartu sudah memberikan kuasa (mewakilkan) kepada bank untuk melunasi utang yang timbul sebagai akibat dari pengeluaran nasabah dengan menggunakan kartu kredit tersebut.

e. Akad Hiwalah (pengalihan pembayaran hutang) Seperti halnya pada konsep hiwalah (hawalah), nasabah pada dasarnya memiliki utang kepada pedagang (dengan membeli suatu barang atau jasa tertentu), dan kemudian pedagang itu menagih kepada bank. Dalam hal ini, antara pedagang dan bank tidak ada hubungan khusus. Namun, karena adanya wakalah yang ditindak lanjutidengan hawalah, bank berkewajiban untuk membayarkan tagihan utang dari pedagang tersebut atas nama nasabah.

f. Bai’ bil ajal Bai’ bil ajal biasanya terjadi antara dua pihak, yakni hubungannya langsung antara nasabah selaku pemegang kartu kredit dan pedagang. Nasabah membeli produk kepada pedagang dan pembayarannya dilakukan secara mencicil (taqsith). Dalam kartu perbankan baik katu kredit maupun kartu debit pihak-pihak yang terkait di dalamnya memiliki hubungan dan tanggung jawab tersendiri
Akad dengan kartu yang dikeluarkan oleh bank dengan berbagai jenis dan penggunannya merupakan hal baru dalam fiqhi Islam. Dengan banyaknya pelaku akad, hubungan, ragam dan jenis kartu yang digunakan rasanya agak sulit untuk memasukkan akad ini dalam kategori muamalah yang ada dalam fiqhi Islam.

Apabila akad kredit card diposisikan dalam salah satu akad, seperti hiwalah, ju’alah, wakalah, atau kafalah, maka di satu sisi ia akan merugikan satu pihak dan di sisi lain tidak memberikan kenyamanan bagi pemegang credit card, karena tidak mungkin satu hal yang kompleks, menyeluruh, dengan banyak pelaku, berbagai kesepakatan dan tujuan hanya dituangkan dalam satu akad dengan format dan bentuk yang tertentu.

Apabila dilihat dari sisi syar’i, akad antara kreditor dan pemegang kartu adalah akad utang piutang atau al-qardh. Kreditor sebagai pemberi utang atau muqridh, pemegang kartu adalah orang yang menerima utang atau muqtaridh. Sedangkan akad antara kreditor dan pedagang barang/jasa (merchant) adalah akad kafalah (jaminan). Kreditor adalah pihak yang menjamin atau al-kafil, sedangkan pedagang barang/jasa adalah orang yang kepentingannya dijamin atau makful lahu, dan pemegang kartu adalah orang yang memiliki beban utang atau al-mudin. Akad antara pedagang barang atau merchant dan pemegang kartu adalah akad jualbeli atau ijarah. Pedagang barang/jasa adalah penjual/ orang yang menyewakan sedangkan pemegang kartu adalah pembeli/penyewa.

BAB III
KESIMPULAN
3.1 Jawaban permasalahan
Seperti yang di jelaskan di awal, pada dasarnya Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan hubungan yang berkaitan dengan riba, termasuk juga dalam menggunakan jasa kartu kredit yang ditawarkan pada layanan bank konvesional yang fungsinya sangat beragam. Beberapa fungsi dari kartu kredit seperti para penggunanya tidak perlu lagi membawa uang tunai terutama dalam jumlah banyak karena akan sangat merepotkan. Selain itu fungsi lainnya yang sering dimanfaatkan orang banyak adalah sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Namun di sisi lain Islam melarang umatnya untuk menggunakan layanan tersebut karena di dalamnya terdapat unsur riba. Inilah yang membuat umat islam khususnya di Indonesia yang menjadi dilema dalam situasi seperti ini.

Kemudian di Indonesia muncul sebuah bank yang berbasis ajaran agama Islam atau biasa disebut dengan bank Syariah. Munculnya bank Syariah ini juga diikuti dengan munculnya kartu kredit yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana metode penggunaan kartu kredit sebagai alat transaksi pada bank Syariah?. Berdasarkan pada analisis kami metode penggunaan dari kartu kredit Syariah ini adalah kita bisa melihat dari akad yang digunakan pada kartu kredit Syariah ini. Bahwa kartu kredit Syariah sendiri pun menggunakan akad ijaroh, qard, kafalah, wakalah hiwalah dan Bai’bil ajal . Dengan menggunakan akad ijaroh atau sewa, bank Syariah berposisi sebagai wakil pembayaran dari si nasabah dan akan mendapatkan fee atas perwakilan tersebut dari si nasabah atau si penyewa kartu. Pemberian fee tersebut di dasarkan pada keikutsertaan member kartu pada nasabah.

Kemudian pada akad Qard atau pinjaman atau Qardul Hasan yaitu pinjaman yang baik, bank Syariah berposisi sebagai si pemberi fasilitas pinjaman dalam kartu pembiayaan kepada nasabah. Karena disebut pinjaman yang baik maka fasilitas tersebut tidak memberikan bunga atau imbalan. Sedangkan akad Kafalah atau saling menanggung, Bank penerbit kartu pembiayaan adalah penjamin atau kafil atas pemberian kafalah tersebut, bank syariah dapat memberikan fee atas jasa tanggungannya. Kemudian pada akad wakalah atau pemberian kuasa, bank Syariah diberikan kuasa oleh nasabah untuk melunasi utang yang timbul dari pengeluaran nasabah dengan menggunakan kartu kredit tersebut.

Lalu pada akad Hiwalah atau pengalihan pembayaran hutang, nasabah membebankan hutangnya dari pedagang ke bank Syariah. Dalam hal ini tidak ada hubungan khusus antara pedagang dengan bank. Dengan demikian, bank berkewajiban melunasi hutang kepada si pedagang tersebut atas nama nasabah. Selanjutnya pada akad Bai’bil ajal, hubungannya langsung anntara nasabah dan pedagang. Nasabah membeli produk atau menggunakan jasa yang pembayarannya dilakukan secara mencicil. Dengan demikian metode penggunaan kartu kredit berbasis Syariah sendiri itu tergantung kepada akad yang digunakan pelayanan kartu kredit Syariah itu sendiri.

Kemudian untuk permasalahan yang berikutnya yaitu mengenai implikasi dari kartu kredit terhadap ekonomi islam adalah kartu kredit itu sendiri menimbulkan maslahah bagi umat islam. Hal ini dapat kita lihat dari keuntungan dari kartu kredit Syariah itu sendiri yang membawa kemudahan bagi para penggunanya dan bukan mendatangkan kemudharatan atau kerusakan. Kemudian selain itu juga, kartu kredit Syariah ini juga akan menimbulkan manfaat yang tidak hanya kita dapatkan di dunia tetapi pun juga kita akan dapatkan di akhirat kelak. Hal ini dapat dilihat dari keistimewaan dari kartu kredit syariah dibandingkan dengan dengan kartu kredit konvensional, yaitu para pengguna kartu kredit syariah dapat membayar Zakat, infaq dan shodaqoh secara otomatis (autodebet) jika nasabah inginkan.

3.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil jawaban permasalahan pada bab penutup ini yang menyatakan bahwa metode dari penggunaan kartu kredit Syariah itu sendiri bergantung pada akad yang akan dipergunakan dalam layanan kartu kredit Syariah itu sendiri dan Implikasi dari kartu kredit terhadap ekonomi islam adalah lebih banyak menimbulkan kemasalahatan baik di dunia maupun di akhirat daripada menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian kami sebagai penulis karya tulis ini mencoba untuk memberikan rekomendasi supaya permasalahan yang berkaitan dengan kartu kredit dapat teratasi dengan baik.

Rekomendasi yang kami berikan adalah Kami rasa yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan lagi mengenai permasalahan kartu kredit Syariah adalah mengenai edukasi dari layanan kartu kredit Syariah yang meliputi akad, aturan atau ketentuan dan lain sebagainya harusnya lebih ditingkatkan lagi. Karena menurut kami pengetahuan mengenai kartu kredit Syariah di kalangan rakyat Indonesia masih sangatlah minim, sehingga nasabah yang menggunakan layanan kartu kredit Syariah ini sendiri masih sedikit jumlahnya. Padahal keuntungan atau manfaat jika kita menggunakan layanan kartu kredit Syariah ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan kartu kredit dari bank konvensional. Oleh karena itu kami merekomendasikan agar edukasi mengenai kartu kredit Syariah ini lebih diperluas atau ditingkatkan. Semoga dengan menggunakan kartu kredit Syariah ini membuat semua orang khususnya umat muslim membuat hidupnya menjadi sejahtera dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul. 2005. Dasar-dasar Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Ascarya, 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chapra, M. Umer. corporategovernance Lembaga Keuangan Syariah.

Dewi, Gemala. 2017. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia. Depok: Kencana.

Hardjo, Wahyu. 1992. Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran, Pro Justicia.

Hartono,Sri Redjeki. 1994. Apek Hukum Penggunaan Kartu Kredit. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Karim, Adiwarman. 2010. Bank Islam: Analisis Fiqhi dan dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2004. Dasar-DasarPerbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pujiono, Arif. 2005. “IslamicCredit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)”. Jurnal Dinamika Pembangunan.

Muhammad. 2008. Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (strategi memaksimalkan return dan meminimalkanresiko pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency). Jakarta:Rajawali.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqhi Muamalah. Jakarta: Amzah.